REGULASI ICT

REGULASI ICT

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun_2008″>Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

——————————————————————————————————
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Tbk.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

——————————————————————————————————
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: