Oleh: tonz94 | 25/01/2011

Pembuktian Terbalik (Editorial)

Presiden Yudhoyono telah mengeluarkan 12 butir instruksi. Salah satu instruksi itu adalah penggunaan metode pembuktian terbalik. Intinya harus dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya. Keengganan melaksanakan instruksi tersebut bisa ditafsirkan sebagai pembangkangan karena membiarkan instruksi menjadi macan kertas. Menurut Kapolri, belum ada peraturan perundang-undangan yang memberi hak kepada penyidik untuk menggunakan metode pembuktian terbalik. Benarkah demikian? Sesungguhnya ketentuan perundang-undangan mengenai pembuktian terbalik sudah ada. Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. …Selengkapnya

Sumber : Media Indonesia


Kategori

%d blogger menyukai ini: