Oleh: tonz94 | 20/12/2009

KONSTRUKSI SOSIAL TEKNOLOGI

Wacana demokrasi kontemporer di Indonesia selalu memfokuskan diri pada issu sekitar perimbangan kekuatan antara negara dan masyarakat, issu representasi dalam pemerintahan, dan yang terakhir mengenai peran partai-partai politik dan perpecahannya. Sangat sedikit perhatian -untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali -diberikan kepada issu mengenai bagaimana teknologi berperan dalam proses demokratisasi. Sebaliknya, para ahli teknologi kita jarang sekali melihat signifikansi aspek-aspek sosial politik dalam proses pengembangan teknologi sehingga tidak jarang menimbulkan diskrepansi antara teknologi yang dikembangkan dengan realitas sosial politik. Tulisan ini merupakan start up bagi dialog dua arah antara para ahli sosial dan politik dengan ahli teknologi dalam mencari suatu pemahaman relasi dua wilayah tersebut yang selama ini tidak pernah bersentuhan, baik dalam wacana akademis maupun dalam wacana praktis.

Ada dua alasan diperlukannya suatu pemahaman yang baik tentang keterkaitan antara demokrasi dan teknologi. Pertama adalah bahwa sistem demokrasi yang baik pada situasi tertentu akan sangat tergantung pada teknologi. Sebagai misal adalah teknologi telekomunikasi yang digunakan dalam proses penyebaran berita-berita politik yang merupakah hak setiap warga negara. Atau misalnya teknologi komputasi yang digunakan dalam proses penghitungan suara dalam pemilihan umum. Peran teknologi menjadi penting ketika kita menyadari bahwa sistem demokrasi yang baik dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui penguasaan teknologi tersebut.

Jika alasan pertama menyorot pada bagaimana teknologi mempengaruhi sistem demokrasi, maka alasan kedua berada pada anak panah yang sebaliknya, yakni demokrasi mempengaruhi proses pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi di suatu negara, baik negara dimana peran pemerintah sangat kuat maupun negara liberal seperti di Amerika Serikat, tidak pernah lepas dari peran pemerintah. Teknologi mempengaruhi sistem demokrasiPemerintahlah yang memiliki kekuasaan untuk membuat suatu kebijakan teknologi (technology policy). Point of interest di sini adalah fakta bahwa pengembangan teknologi merupakan hasil dari suatu proses politik. Keberhasilan tim Manhattan Project dalam mengembangkan bom hidrogen yang digunakan dalam tragedi Hiroshima dan Nagasaki setengah abad lebih yang lalu adalah salah satu contoh pengembangan teknologi yang didasari atas motif politik (political impetus). Di Indonesia, kebijakan teknologi menjadi penting jika kita melihat fakta bahwa telah begitu banyak dana pengembangan teknologi dikeluarkan oleh pemerintah tetapi tidak memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

KONSTRUKSI SOSIAL TEKNOLOGI

Ketika era reformasi digulirkan oleh kalangan mahasiswa di Jakarta dan diikuti oleh kampus-kampus dikota yang lain, ada satu hal yang membedakan secara signifikan gerakan mahasiswa 1998 ini dengan apa yang dilakukan oleh senior-senior mereka di tahun-tahun sebelumnya. Faktor penting tersebut adalah penggunaan internet. Secara fungsional internet adalah media pertukaran informasi yang tidak berbeda fungsinya dari sebutlah itu telepon, koran, faksimil. Tetapi internet memiliki empat karakteristik yang membuatnya menjadi superior dibanding media komunikasi lainnya. Pertama adalah biaya penggunaan yang relatif murah. Kedua adalah sifatnya yang real time. Ketiga adalah sifatnya yang borderless. Tidak ada sekat-sekat ruang di media ini yang memungkinkan tiap orang dapat saling terkoneksi dengan baik. Keempat, dan ini yang paling penting, internet menyediakan ruang-ruang publik yang tidak dapat ditembus oleh otoritas penguasa. Ketika Tempo dibredel oleh Harmoko atas nama penguasa Orde Baru, bukan berarti kematian bagi Tempo. Internet lalu menjadi alternatif yang sangat jitu dalam penyebaran berita-berita politik aktual oleh Tempo.

Karakteristik-karakteristik tersebut menjadikan internet media yang paling efektif dalam gerakan reformasi tahun 1998. Berita-berita politik dapat disebar tanpa adanya hambatan dari penguasa. Aksi-aksi demokrasi dapat terkonsolidasi dengan mudah lewat penggunaan internet khususnya pengiriman surat lewat e-mail. Para pendukung gerakan reformasi mendapat feedback yang cepat melalui internet. Secara umum bahkan bisa dilihat bagaimana internet merubah perilaku individual dan sosial masyarakat khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki infratsruktur teknologi pendukung internet yang memadai seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Dari teknologi yang kelihatannya sepele ini, gerakan reformasi mendapat momentum politik yang besar. Kajian yang lengkap mengenai internet dan proses reformasi di Indonesia dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Merlyna Lim, kandidat doktor Science, Technology, and Society Studies (STS) University of Twente.

Tentunya internet bukanlah satu-satunya faktor teknologis yang bermain. Telepon selular dan televisi adalah faktor teknologis yang berperan cukup penting dalam akselerasi momentum politik gerakan reformasi 1998. Tetapi internetlah yang saya kira memberikan suatu kesempatan yang baru bagi para pelaku refromasi untuk saling berinteraksi secara lebih intensif.

Michael Dertozous, pelopor ArpaNet yang merupakan cikal bakal internet, tidak pernah membayangkan atau dengan sengaja menciptakan teknologi yang berdampak pada sistem demokrasi di Indonesia. Datang ke Indonesiapun mungkin dia belum pernah. Evolusi pemfungsian internet dari sarana komunikasi antar komputer menjadi media demokratisasi dapat dipahami dalam kerangka teori kontruksi sosial teknologi(social construction of technology) dimana perkembangan teknologi tidaklah bersifat linier (Bijker, 1987).

Berkembanganya suatu teknologi adalah hasil dari konstruksi sosial (socially constructed). Suatu teknologi berkembang sebagai suatu hasil bentukan sosial (social shaping) di mana teknologi tersebut berada. Ahli teknik dan ahli desain yang merancang suatu produk teknologi “hanyalah” agen-agen teknis yang “tunduk” pada proses sosial antara produk teknologi dan masyarakat pengguna. Teknologi bukanlah suatu entitas vakum dan bebas nilai. Ketika berinteraksi dengan masyarakat pengguna, teknologi mengalami proses appropriation (diterjemahkan secara bebas sebagai penyesuaian). Appropriation adalah suatu proses pemberian makna oleh kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai serta kepentingan yang ada pada masyarakat tersebut terhadap suatu produk teknologi Pemberian makna yang beragam, baik antar individu maupun anta kelompok, menjadikan proses perkembangan (evolusi) teknologi menjadi multikultural.

Dari penjelasan ini kita bisa memahami bagaimana “nilai” suatu produk teknologi pada suatu kelompok sosial tertentu berbeda dengan kelompok sosial lainnya karena perbedaan budaya kedua kelompok tersebut Sebagai misal, kecenderungan orang Indonesia dalam memaknai produk teknologi sebagai bagian dari gaya hidup menghasilkan nilai guna yang berbeda dengan orang Eropa yang memperlakukan produk teknologi semata-mata sebagai instrumen. Contoh yang gamblang adalah telepon seluler yang bagi orang Indonesia dianggap bukan hanya sebagai alat telekomunikasi, seperti yang dilakukan oleh orang Eropa, tetapi sebagai simbol status. Perbedaan “makna” ini berimplikasi pada proses appropriation yang berbeda terhadap produk teknologi yang sama yang mempengaruhi proses perkembangan teknologi tersebut.

Proses appropriation teknologi ini terjadi dalam teknologi internet dalam kaitannya dengan proses demokratisasi di Indonesia. Setiap fungsi teknis yang terangkum dalam internet mengalami proses penyesuaian yang tidak hanya berimplikasi pada fungsi teknis, tetapi juga fungsi sosial (dan politik).

Proses appropriation menjadi krusial ketika teknologi menjadi alat (manipulasi) politik yang ampuh. Penguasaan teknologi pencitraan melalui satelit oleh negara-negara maju adalah salah satu bukti bagaimana negara-negara tersebut mampu mendominasi konstelasi politik dunia melalui teknologi. Atau bagaimana CNN yang pro-barat dengan jaringan teknologi broadcasting yang sangat luas mampu menghegemoni berita-berita dunia. Di Indonesia, kasus penguasaan teknologi sebagai alat politik bisa dilihat ketika Golongan Karya masih berkuasa pada era Orde Baru dimana televisi dan beberapa media lainnya dijadikan alat propaganda yang ampuh.

Apa yang dijelaskan di atas ingin menunjukkan bagaimana peran teknologi dalam sistem demokrasi. Pada satu sisi teknologi dapat membantu proses demokratisasi tetapi pada sisi lain penguasaan teknologi oleh kelompok tertentu pada dapat mempengaruhi berjalannya sistem demokrasi.

DEMOKRATISASI TEKNOLOGI

Issu demokratisasi dalam teknologi dapat dilihat dalam konteks proses kebijakan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, perkembangan teknologi sedikit banyak bergantung pada kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, pengembangan teknologi adalah political statement dalam arti kata bahwa teknologi merupakan representasi kepentingan-kepentingan politis. Hal ini jelas terbukti pada kebijakan teknologi di beberapa negara di mana perkembangan teknologi sangat tergantung pada keputusan politik pemerintah untuk mencapai political ends tertentu atas negara lain.

Proyek pengembangan teknologi dirgantara di era Habibie adalah contoh kasus yang sangat kontekstual. Pengembangan teknologi canggih, khususnya industri dirgantara merupakan political statement untuk mengangkat citra Indonesia di mana internasional. Sebagai political statement, teknologi canggih yang dikembangkan sangat sarat dengan muatan-muatan politik (political impetus) yang sayangnya justru menjadikan proyek-proyek tersebut jauh dari realitas sosial ekonomi masyarakat.

Dari sekian banyak alternatif teknologi yang dapat dikembangkan, keputusan Habibie untuk mengembangkan teknologi dirgantara tidak lepas dari kerangka teknologi sebagai political statement. Dengan dukungan politik yang utuh dari Presiden Suharto pada masa itu, kebijakan Habibie dalam pengembangan teknologi canggih seakan-akan menjadi suatu keharusan dan setiap warga negara Indonesia patut mendukung. Tetapi harga yang harus dibayar teramat mahal. Krisis finansial yang melanda IPTN (sekarang PTDI) dan terhentinya proyek N250 dan N2130 menjadi salah satu bukti ketidaktepatan kebijakan teknologi yang dibuat oleh Habibie.

Kebijakan teknologi Habibie tidak saja gagal dalam proyek pengembangan teknologi canggih, tapi juga telah mengorbankan sektor lainnya untuk berkembang karena tersedotnya dana ke sektor teknologi canggih yang menyerap dana triliunan rupiah. Pengembangan teknologi pertanian misalnya, atau jenis teknologi lainnya yang lebih menyentuh kebutuhan nyata masyarakat luas menjadi terhambat dana yang terbatas.

Kegagalan kebijakan teknologi Habibie sangat erat terkait dengan sistem politik otoriter di era Orde Baru. Kedekatan Habibie dengan Presiden Suharto menjadikan proses kebijakan teknologi menjadi sangat tertutup dan cenderung one-man-show sehingga manipulasi sangat mungkin terjadi. Ketidaktepatan kebijakan (inappropriate policy) yang dibuat Habibie adalah bentuk governing mentality yang cenderung menafikan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (Campbell, 2000).

Dari kasus kebijakan teknologi Habibie, kita bisa melihat pentingnya demokrasi bagi perkembangan teknologi yang lebih tepat dan bijak. Demokrasi memungkinkan proses pembuatan kebijakan teknologi tidak lagi didominasi oleh individu tertentu atau kelompok tertentu melainkan menjadi agenda publik. Keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan teknologi memberi peluang terjadinya proses negosiasi antara para pembuat kebijakan dan masyarakat. Dan melalui proses negosiasi tersebut dapat dicapai suatu kebijakan teknologi yang lebih tepat bagi masyarakat. Dengan kata lain, tanpa adanya suatu sistem demokrasi yang baik, maka sangat sulit untuk mengharapkan kebijakan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas dapat tercapai maksimal.

Agenda demokratisasi teknologi di Indonesia dapat dimulai dengan transparansi proses pembuatan kebijakan teknologi. Dominasi para elit-elit teknologi yang berada dilembaga pemerintah seperti BPPT, Kementerian Riset dan Teknologi, dan berbagai bentuk dewan riset yang ada sudah selayaknya diimbangi dengan partisipasi publik secara luas.

Referensi
http://www.theindonesianinstitute.org/


Kategori

%d blogger menyukai ini: